Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) bersama Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI akan melakukan Program Prakarsa Permukiman 100-0-100. Diyakini program ini tidak akan menjadikan lagi permukiman kumuh yang sudah ditata menjadi kumuh lagi.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kempupera, Rina Farida mengatakan program pengembang permukiman berkelanjutan, dengan mencapai 100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh 0 persen, dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia, termasuk warga Jakarta.
“Dengan target nol persen permukiman kumuh sampai pada 2019, apakah betul permukiman kumuh tidak akan kumuh lagi? Ya, tidak akan kumuh lagi. Itu sudah pasti,” kata Rina dalam acara Lokakarya Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Hotel Amoz Cozy, Melawai, Jakarta Selatan, Rabu (26/8).
Dijelaskannya, dalam penanganan kawasan kumuh di Jakarta melalui program 100-0-100, Kempupera bersama Pemprov DKI Jakarta akan menjalankan dua langkah. Yaitu pencegahan terhadap kemungkinan kumuh kembali dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menjadi kawasan yang lebih baik, manusiawi dan layak huni.
“Kedua langkah ini harus berjalan berbarengan. Tidak bisa berjalan satu satu. Harus berbarengan,” ujarnya.
Langkah pencegahan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi pengendali agar kawasan kumuh tidak menjadi kumuh kembali. Seperti aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Peraturan Daerah (Perda) Penataan Kawasan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan Pemprov DKI.
Kemudian, lanjutnya, dalam langkah peningkatan kualitas, ada tiga hal yang akan dilakukan. Pertama, melakukan perbaikan atau pemugaran kembali terhadap kawasan yang tidak terlalu kumuh atau tidak terlalu padat penduduknya.
Kedua, melakukan pengurangan kepadatan penduduk dan penataan bangunan terhadap kawasan kumuh sedang. Ketiga, melakukan peremajaan atau permukiman kembali pada kawasan yang sangat kumuh dan terlalu padat penduduknya.
“Hal ketiga ini, yang sekarang sedang kita lakukan di Kampung Pulo. Itu menjadi bagian dari penanganan dari peremajaan atau permukiman kembali. Warga Kampung Pulo dikembalikan ke Rusun Jatinegara Barat yang ada 16 lantai. Kita lakukan ini untuk meningkatkan kapasitas sungai dengan tujuan mengurangi banjir yang sering terjadi di kawasan itu,” jelasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan optimistis Pemprov DKI dapat menghilangkan permukiman kumuh melalui program 100-0-100 pada tahun 2019. Karena Pemprov DKI serius ingin menata Kota Jakarta menjadi lebih baik, indah, dan tertata rapi.
“Masalah perkotaan selalu diikuti dengan persoalan kekumuhan. Termasuk di Ibu Kota. Padahal wilayah Ibu Kota tidak akan pernah bertambah, tetapi penduduknya bertambah terus. Otomatis ketersediaan lahan semakin terbatas. Akibatnya mereka menempati bantaran sungai, kolong jembatan, fly over. Kita mau tertibkan itu semua. Agar Jakarta bisa menjadi kota yang modern,” ungkapnya.
Lenny Tristia Tambun/CAH
